Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Politik dan Keamanan » Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator di Provinsi Sulawesi Selatan

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Kriminalitas

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Tendensi Konsumen (ITK)

Industri

Inflasi

Input Output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator di Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2020


« back

Data series subyek Politik dan Keamanan juga dapat diakses melalui Fitur Tabel Dinamis.


Data Series :
  • 2018-2020
  • 2015-2017
  • 2012-2014
  • 2009-2011
Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator di Provinsi Sulawesi Selatan
201820192020
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat100.00100.00100.00
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat62.5062.50100.00
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat70.8341.670.00
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat0.000.000.00
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama60.8760.8760.87
Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama90.6281.2590.63
Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama85.0085.00100.00
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok83.3383.3383.33
Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok78.1259.38100.00
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok75.0075.0050.00
Hak memilih atau dipilih terhambat98.7291.0391.03
Ketiadaan/kurangnya fasilitas sehingga penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilih60.0096.9496.94
Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)78.6372.7172.71
Voters Turnout73.5481.4881.48
Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi59.5294.13100.00
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan0.000.0025.00
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan100.00100.0071.42
Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu95.4577.2777.27
Kecurangan dalam penghitungan suara100.0064.5664.56
Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan81.9576.4379.78
Perda yang merupakan inisiatif DPRD40.0030.76100.00
Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif89.2939.297.14
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu100.00100.00100.00
Persentase perempuan pengurus partai politik100.00100.00100.00
Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN42.1173.6857.89
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah41.6666.6675.00
Keputusan hakim yang kontroversial81.25100.00100.00
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polis100.00100.000.00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009-2020 Catatan: Mulai tahun 2015 diterapkan dua indikator baru yaitu: 1. Indikator 25 yang semula laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif menjadi kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN 2. Indikator 26 yang semula laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif menjadi upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah

Source Url: https://sulsel.bps.go.id/indicator/34/1709/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-indikator-di-provinsi-sulawesi-selatan.html

Access Time: March 20, 2023, 9:44 pm

Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator di Provinsi Sulawesi Selatan
201820192020
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat100,00100,00100,00
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat62,5062,50100,00
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat70,8341,670,00
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat0,000,000,00
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama60,8760,8760,87
Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama90,6281,2590,63
Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama85,0085,00100,00
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok83,3383,3383,33
Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok78,1259,38100,00
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok75,0075,0050,00
Hak memilih atau dipilih terhambat98,7291,0391,03
Ketiadaan/kurangnya fasilitas sehingga penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilih60,0096,9496,94
Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)78,6372,7172,71
Voters Turnout73,5481,4881,48
Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi59,5294,13100,00
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan0,000,0025,00
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan100,00100,0071,42
Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu95,4577,2777,27
Kecurangan dalam penghitungan suara100,0064,5664,56
Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan81,9576,4379,78
Perda yang merupakan inisiatif DPRD40,0030,76100,00
Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif89,2939,297,14
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu100,00100,00100,00
Persentase perempuan pengurus partai politik100,00100,00100,00
Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN42,1173,6857,89
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah41,6666,6675,00
Keputusan hakim yang kontroversial81,25100,00100,00
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polis100,00100,000,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009-2020 Catatan: Mulai tahun 2015 diterapkan dua indikator baru yaitu: 1. Indikator 25 yang semula laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif menjadi kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN 2. Indikator 26 yang semula laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif menjadi upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah


Data Series :
  • 2018-2020
  • 2015-2017
  • 2012-2014
  • 2009-2011

L O S A R I
#LayananOnlineStatistikResponsifdanTerintegrasi

Jika #SahabatData memiliki pertanyaan seputar data BPS Provinsi Sulawesi Selatan, silakan sampaikan melalui chat Whatsapp ini. Operator kami siap membantu #SahabatData setiap hari kerja, Senin s/d Jumat pukul 09.00 - 15.30 WITA.
21:44
×
Butuh Bantuan?
Pencarian Data Sulawesi Selatan Lebih Mudah Dengan E-Data: http://s.bps.go.id/EData || BPS Prov. Sulawesi Selatan menolak segala bentuk gratifikasi dan penyuapan dalam memberikan layanan || Sistem Informasi Geografis-Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan bisa diakses melalui  >> bpssulsel.id/sig

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (Statistics Indonesia Sulawesi Selatan Province)

Jl. Haji Bau No.6 Makassar 90125 Sulawesi Selatan, Telp (0411) 854838 (Sentral), 872879, Faks (0411) 851225, Email : pst7300@bps.go.id , WhatsApp : http://s.bps.go.id/wa-pst Website : http://sulsel.bps.go.id.

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Kriminalitas

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Tendensi Konsumen (ITK)

Industri

Inflasi

Input Output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan